Kasta NTB Minta Pemprop Evaluasi Sekaligus Publikasi Kebijakan Penerapan PPKM

Lombok Tengah
Spread the love

LOTENG, (postkotanews.com) –

Kasta NTB meminta kepada pemerintah provinsi NTB dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kecil untuk tidak memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Hal ini karena PPKM ini dalam implementasinya berupa penyekatan jalan dan pembatasan bahkan pelarangan kegiatan masyarakat berdampak sangat besar terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, ujar Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris.

Menurut Presiden Kasta NTB, PPKM yang berakhir pada tanggal 20 juli 2021 kemarin hasil evaluasinya kita harapkan terpublikasi agar masyarakat tahu apakah efektif untuk tujuan menekan laju penyebaran covid-19 atau hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Kebijakan PPKM ini ternyata memberikan dampak negatif yang luar biasa pada sektor-sektor ekonomi masyarakat, dengan penutupan banyak lokasi usaha membuat ekonomi rakyat stagnan bahkan nyaris lumpuh, sementara bantuan sosial yang diharapkan dari pemerintah untuk segmen masyarakat miskin sampai hari ini belum ada”, terangnya.

lebih lanjut dikatakan Lalu Wink Haris, Implementasi PPKM di tengah masyarakat juga sudah menyasar beberapa pelaku usaha yang dianggap tidak taat aturan sudah ada yang dipanggil pihak kepolisian dan diancam dengan sangsi sesuai UU Kekarantinaan kesehatan nomor 6 tahun 2018, sementara amanat UU tersebut yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tidak ada, jangan sampai dalam penerapan PPKM ini mengarah kepada kriminalisasi masyarakat yang harus terpaksa melawan aturan akibat situasi yang dilematis, tidak bekerja tidak makan, mamaksa bekerja sangsi pidana menanti, paparnya.

atas kondisi tersebut, Kasta NTB meminta kepada gubernur NTB agar tidak melanjutkan kebijakan PPKM dan mengembalikan keadaan sebelum pemberlakuannya. akses ekonomi masyarakat dibuka pasar dan pusat perbelanjaan, sekolah sekolah dan tempat ibadah agar dibuka kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan dengan kontrol ketat dari aparat pemerintah. Jangan sampai pembatasan ini di dalam implementasinya dimaknai sebagai penyetopan dan pelarangan seluruh kegiatan masyarakat terutama di sektor ekonomi masyarakat kecil yang selama ini paling merasakan dampak buruk dari PPKM tersebut, tandas Lalu Wink Haris. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *