Pemberlakuan PPKM Darurat di Rumah Ibadah Dinilai Tak Rasional

Opini Regional
Spread the love

Mataram (PKnews.com)- Demisioner Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HM) Cabang Mataram, Muhamad Arif, menghargai upaya Pemerintah Provinsi NTB beserta Kapolda NTB dan aparat lainnya, dalam mencegah penyebaran virus Corona, terutama Varian Delta. Salah satunya, mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat di Kota Mataram.

Namun demikian, ada satu poin kebijakan yang menjadi sorotan HMI. Yakni, pemberlakuan PPKM rumah ibadah secara online. “Tidak rasional ketika orang mau melakukan kegiataan keagamaan dilakukan secara online (daring) dan sangat bertentangan dengan aqidah,” singgung Arif, Selasa kemarin.

Menurutnya, pelaksanaan ibadah secara online, telah bertentangan dengan aqidah. Terlebih, para ahli fikih menetapkan bahwa sah hukumnya bagi makmum untuk mengikuti imam sholat, dalam sebuah sholat jamaah yang dilakukan, dalam kelompok komunikasi yang spasial. Yakni, hanya berada di satu tempat.

Sebagaimana dalam Madzhab Hanafi, mengutip kitab, Badai’ as-Shana’i. Yakni, penyatuan imam dan makmumnya dalam satu tempat, karena membutuhkan subordinasi dalam shalat. Yaitu tempat persyaratan sholat harus dalam subordinasi yang sama. Jika unsur subordinasi yang menjadi syarat sah sholat ini hilang, tentu keabsahan sholat juga sirna.

Dalam pandangan Madzhab Syafii, sebagaimana dikutip dari Hasyiyat al-Jumal. Shalat berjamaah, dimaknai dengan adanya imam dan makmum di suatu tempat. Jika mereka berada di masjid, maka shalat jamaahnya sah. Namun jika mereka berada dalam jarak yang berjauhan, seperti terhalang bangunan tinggi yang beratap, maka sholat jamaah bagi makmumnya tidak sah.

Dia pun menyimpulkan, keabsahan shalat berjamaah pada umumnya dikatakan sah, jika dilakukan di satu tempat, satu waktu dan bersamaan.

“Bagaimana rumusnya pelaksanaan sholat atau sembahnyang orang melakukan secara online. Ini kan aneh. Umat muslim tidak mengenal kegiatan ibadah secara online atau mungkin umat lain. Semisal orang ketika mau sholat berjamaah atau melaksanakan sholat Jum’at tidak mungkin melaksanakan secara daring atau virtual tentu tidak sah,” tegasnya.

“Orang melakukan ibadah secara virtual itu dari mana rumusnya. Kiblat dan ukurannya dimana. Jadi jangan mengada-ngada. Toh juga masih banyak kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM datang pemerintah saat ini,” cetusnya.

Karenanya, dia mendesak Pemprov NTB dan Kapolda NTB, segera mempertimbangkan dan mengevaluasi pemberlakuan PPKM rumah ibadah secara online. Bila perlu, kebijakan tersebut dicabut. “Jadi mohon pada ketentuan sektor khusus PPKM rumah Ibadah itu dipertimbangkan kembali. Orang sholat sudah tentu bersih dari kotoran dan lainnya,” desak Arif.

Sejumlah ketentuan pembatasan sektor tertentu dari Polda NTB, dalam PPKM darurat di Kota Mataram. Antara lain, Sektor Kritikal (WFO/Buka 100 %). Yakni Energi, kesehatan, keamanan dan pertahanan, logistik dan transprotasi, industri makanan dan minuman, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategi nasional, kontruksi termasuk toko material bangunan, Apotik, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Kemudian di Sektor Esensial (WFO/Buka 0%-50%). Yaitu keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non karantina covid-19, industri orientasi ekspor, kantor pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaanya, supermarket, pasar tradiosional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dan kantor notaris.

Selanjutnya, Sektor Non Esensial (WFH/Tutup Total). Yakni kantor pemerintah yang tidak memberikan pelayanan publik secara langsung, bioskop/tempat hiburan/tempat karokean, tempat wisata/pergelaran seni, sarana olahraga (Gor. Kolam renang dan GYM/Fitnes), toko fashion, tempat jasa kecantika, pangkas rambut (salon) serta tempat pijat (SPA), toko mainan, toko peralatan olahraga, dan toko eletronik.

Terakhir, Keempat Sektor Khusus (Dilakukan secara online). Yakni tempat Ibadah dan tempat kegiatan pendidikan/pelatihan dan kegiatan belajar mengajar.(RIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *