Ketua DPRD Lotim : Pemerintah Harus Siapkan Rencana Konkrit Konsep Pariwisata Kedepan

LOMBOK TIMUR Parawisata
Spread the love

 

Lombok Timur
(postkotanews.com)-

Ketua DPRD Lotim Murnan, S. Pd., mengatakan, pariwisata di Lotim bukan menjadi prioritas kepala daerah. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya rencana konkrit tentang konsep pariwisata ke depan.

Kalaupun masuk prioritas, akan tetapi hanya sebatas insfratruktur saja. Atau dengan makna lain pariwisata tidak digaungkan oleh pemerintah.

”Mestinya pemerintah harus siapkan konsep, apa rencananya tentang pariwisata ke depan. Itu minimal dituangkan di dalam aturan-aturan termasuk mungkin nanti Raperda dan kebijakan,” kata Murnan pada poskotanews.com, Senin (28/6/2021).

Lanjutnya, kalaupun ada rencana untuk menjadikan pariwisata sebagai prioritas, Murnan meminta semua pihak yang terkait mulai mempersiapkannya sejak saat ini. Karena mau tidak mau pariwisata akan tetap menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga pemerintah harus bisa mempersiapkan apa saja yang akan menjadi industri wisata yang akan ditawarkan ke masyarakat.

”Kalau tidak pernah berfikir fokus, atau membuat rencana saja dari awal maka akan seperti itu terus. Tidak pernah merencanakan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Ia mengaku, DPRD Lotim sebenarnya telah menginisiasi Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) ke pemerintah daerah, namun masih terbentur masalah rencana tata ruang dari pemerintah pusat. Meski dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 telah dikeluarkan aturan baru tentang Tata Ruang, namun aturan itu masih belum berpihak kepada terlaksananya penataan pariwisata.

”Provinsi juga sampai hari ini belum disetujui karena harus ada penyesuaian dengan tata ruang strategis pusat/nasional. Apalagi kami di kabupaten walaupun masuk di Perda, itu belum sampai hari ini,” terangnya.

Murnan juga mengomentari masalah pendapatan yang selama ini masih menjadi perselisihan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan para pengelola. Menurutnya, masalah tersebut seharusnya diselesaikan secara duduk bersama antara semua pihak yang terlibat. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah dan pengelola.

”Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Semua pihak yang terlibat baik pemerintah, pemerintah desa, dan para pengelola harus bertemu agar masalah pendapatan ini tidak menjadi permasalahan lagi,” tandasnya.(iwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *